Site Network: TV Online | TV Streaming | AN TV | Metro TV | Internet TV | About

RCTI, TRANS TV, SCTV, GLOBAL TV, MIVO TV



Baca Selengkapnya...

Powered by www.tvone.co.id
(Double click pada layar TV untuk fullscreen, klik stop untuk berhenti)



jadwal acara dan situs resmi TV ONE www.tvone.co.id








Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Pencipta dan Pemelihara semesta alam.Sehingga pemenuhan sarana teknologi informasi komputer, serta peningkatan kemampuan di bidang multimedia menjadi perhatian kita semua.


Belajar Slide Show disini ..

Web ini merupakan wujud dari kesungguhan saya untuk membangun komunikasi interaktif demi meningkatkan kualitas pendidikan sebagai sarana komunikasi yang tidak terhambat oleh ruang dan waktu, kami harapkan sebagai media untuk menyerap berbagai masukan positif untuk kemajuan pendidikan. Kami menyadari bahwa tidak ada satupun sistem di dunia ini yang sempurna. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas saran dan bantuan dari semua pihak.

Kami menyadari BlogMaster ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, untuk itu kami berharap masukan dan saran dari pengunjung semua demi sempurnanya web ini.

Terima kasih, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Baca Selengkapnya...

Masalah dalam Penyusunan Anggaran *)

Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama Kepala Sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu disarankan agar pimpinan itu menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan RAPBS.


1. Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadaiSekolah yang melibatkan guru atau pihak lain dalam penyusunan anggaran kadang-kadang mendapati usulan anggaran dari orang-orang yang tidak benar-benar membutuhkan apa yang mereka minta atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai barang-barang itu atau bagaimana mereka akan menggunakannya. Banyak guru, misalnya, mengusulkan produk-produk baru komputer yang mereka ketahui hanya melalui cerita dari mulut ke mulut bahwa produk itu efektif membantu kegiatan belajar siswa. Untuk mencegah masalah ini disarankan agar kepala sekolah meminta semua pihak yang mengajukan anggaran untuk membuat alasan-alasan tertulis pada setiap butir usulan, bagaimana akan digunakan, dan sejauh mana calon pengguna itu telah memahami pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkan barang yang diusulkan itu atau pengetahuan atau keterampilan apa yang ia perlukan agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu pengusul juga perlu diminta menunjukkan apakah usulannya tersebut benar-benar dibutuhkan atau bersifat esensial.

2. Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa
Usulan anggaran dapat dimaksudkan untuk penggantian atau penambahan barang yang dimiliki. Masalah yang sering muncul berkaitan dengan ini adalah bahwa ketidakjelasan keterkaitan antara item-item yang diusulkan itu dengan peningkatan kegiatan beajar siswa dan bagaimana peningkatan itu akan diukur. Untuk mencegah hal ini kepala sekolah perlu meminta para pengusul untuk memberikan alasan-alasan yang kuat bagaimana barang-barang yang diusulkan akan membantu meningkatkan belajar siswa dan bagaimana peningkatan belajar itu akan diukur.

3. Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun
Kebijakan wakil rakyat, kondisi perekonomian, pergantian pemimpin politik (bupati, wali kota, gubernur) di daerah atau program-program kemasyara¬kat¬an lain sering berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Selain beberapa kondisi eksternal itu, penurunan anggaran juga sering terjadi karena faktor internal sekolah. Penurunan jumlah siswa merupakan kondisi internal yang paling dominan penurunan anggaran sekolah. Kemungkinan terjadinya pengurangan semacam ini sangat beragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun demikian tidak ada satu daerahpun yang dapat menjamin terbebas dari hal itu.

Apabila terjadi, penurunan anggaran semacam itu bukan merupakan persoalan yang sederhana. Pengurangan itu dapat berakibat pada modifikasi atau eliminasi program, pengurangan staf, penundaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, yang dapat berdampak pada timbulnya frustrasi, kekecewaan dan penurunan moral kerja. Meskipun tidak semua dampak pengurangan anggaran itu dapat dihindarkan, namun akibatnya dapat diminimalkan apabila pendekatan panganggaran yang digunakan rasional dan adil. Salah satu pendekatan yang tampaknya dapat membantu mengatasi dampak tersebut adalah pendekatan yang disebut “zero-base budgeting” atau penganggaran tanpa pertumbuhan yang dikenal dengan ZBB (Gorton dan Schneider, 1991).

ZBB berusaha untuk menghindarkan penganggaran yang tidak menentu, dalam mana anggaran yang ada tidak dipersoalkan dan perhatian difokuskan hanya pada anggaran yang baru atau anggaran tambahan yang akan diberikan. Selain itu, ZBB juga mempertimbangkan keseluruhan anggaran dan memerlukan perbandingan antar semua bidang anggaran. Mundt, Olsen, dan Steinberg (dalam Gorton dan Schneider, 1991:163) mendefinisikan ZBB sebagai
“a process in which ‘decision packages’ are prepared to describe the funding of existing and new programs at alternative service levels, both lower and higher than current level, and funds are allocated to program based on rankings of these alternatives”

Dengan kata lain, dalam penerapan ZBB, sekolah harus melakukan justifikasi yang ketat terhadap setiap butir anggaran yang diusulkan setiap tahun. Justifikasi itu harus mencakup rasional, tujuan dan sasaran, kriteria evaluasi, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi level-level alternatif layanan pada masing-masing program. Langkah-langkah umum ZBB meliputi:
a. Identifikasi unit-unit pengambilan keputusan (dibatasi pada program-program yang membutuhkan sumber daya).
b. Analisis paket-paket keputusan (dokumen yang memaparkan tujuan, kegiatan, sumber daya dan anggaran masing-masing keputusan).
c. Membuat peringkat paket keputusan.
d. Pengalokasian anggaran.
e. Penyiapan anggaran resmi.

Selain langkah-langkah di atas, Hudson dan Steinberg (dalam Gorton dan Schneider, 1991) menyarankan biang-bidang sebagai berikut sebagai pertimbangan dalam penentuan prioritas.
a. Budget Pad. Pada anggaran yang baik biasanya terdapat marjin pengaman. Jika kondisi memaksa dilakukan pengurangan anggaran, pada alokasi ini yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penghematan.
b. .Pengurangan jumlah kelas. Apabila penurunan jumlah siswa terjadi pada kelas tertentu atau, di SMK, pada program keahlian tertentu hingga mencapai angka kurang dari batas minimal, pelajaran-pelajaran yang bersifat duplikasi dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas atau standar yang ditetapkan dalam KTSP.
c. Fungsi-fungsi layanan non-pembelajaran. Karena terjadi pengurangan anggaran, perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap kegiatan-kegiatan non-pembelajar¬an seperti pemeliharan, transportasi, premi asuransi, prosedur pengadaan yang lebih efisien, tanpa mengurangi program pembelajaran.
d. Rencana bidang prasarana. Jika anggaran tepaksa harus dikurangi, perlu dilakukan peninjauan kembali rencana-rencana renovasi atau pembangunan gedung atau pengadaan prasarana lainnya.
e. Layanan pendukung pembelajaran. Penurunan jumlah siswa dapat berdampak pada menurunnya kebutuhan bahan, staf layanan khusus seperti bimbingan konseling, media pembelajaran, dan kegiatan administrasi. Oleh karena itu dipertimbangkan pengurangan pada kebutuhan-kebutuhan itu tanpa mengurangi standar kualitas.
f. Program pembelajaran. Pengurangan program ini dapat dilakukan hanya jika pengurangan anggaran tidak teratasi dengan semua usaha yang disebutkan di atas.

4. Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran
Kepala sekolah biasanya seorang generalis yang bekerja bersama sekelompok guru yang merupakan para spesialis mata pelajaran tertentu. Kepala sekolah ada kalanya juga memiliki spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Akan tetapi kecil kemungkinannya seorang kepala sekolah mampu menguasai dengan baik semua bidang dalam program pendidikan. Konsekuensinya, selama penyusunan RAPBS, kepala sekolah sering menerima usulan anggaran pada bidang-bidang yang ia hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas.

Untuk mengurangi dampak negatif dari keterbatasan tersebut, kepala sekolah dapat melakukan satu atau lebih dari alternatif-alternatif berikut. Pertama, kepala sekolah dapat meminta guru yang memiliki keahlian yang cukup untuk membantu melakukan justifikasi usulan yang kepala skeolah tidak memiliki cukup pengetahuan. Dampak negatif dari alternatif ini adalah kepala sekolah dapat dipandang hanya sebagai tukang stempel atas usulan anggaran yang dibuat guru.

Alternatif kedua adalah kepala sekolah berusaha meningkatkan pengetahuannya tentang hal-hal yang ia belum tahu. Meskipun cara ini fisibel dan harus diusahakan semaksimal mungkin oleh kepala sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab yang diembannya, meskipun cara itu tetap tidak akan mampu menjawab semua masalah di atas.

Alternatif ketiga adalah memanfaatkan jasa konsultansi dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah yang dapat membantu kepala sekolah, seperti pengawas mata pelajaran, atau ahli dari universitas untuk mengevaluasi usulan anggaran yang bersifat khusus di atas. Dengan asumsi bahwa konsultan semacam itu dapat diperoleh, kepala sekolah harus tetap hati-hati dalam memilih konsultan agar obyektivitas penilaian usulan anggaran benar-benar terjamin.

5. Permintaan untuk membeli barang bermerk tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran.
Banyak pihak yang mengusulkan anggaran menuntut merk-merk tertentu karena mereka yakin bahwa merk itu memiliki kualitas dan kesesuaian yang tinggi dengan kebutuhan mereka. Terkait dengan usulan semacam ini muncul karena hal itu terlarang dalam proses pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah. Pengadaan melalui tender melarang penyebutan merk tertentu atas barang atau jasa yang akan diadakan dengan maksud agar diperoleh harga terrendah dalam rangka efisiensi penggunaan uang negara.

Untuk mengatasi hal itu, pengusul anggaran harus berusaha keras agar barang yang diperoleh terjaga kualitas, keawetan, dan kebermanfaatanya dengan cara menyebutkan secara rinci spesifikasi barang atau jasa yang diusulkan. Selain itu keterlibatan para pengguna dalam penentuan usulan anggaran juga merupakan cara yang dapat membantu mengatasi permasalahan merk tersebut. Keterlibatan pengguna ini juga akan mendorong optimalisasi pemanfaatan ketika barang itu telah tersedia.

Selain itu, kecenderungan menggunakan barang dengan merk tertentu juga dapat bermasalah ketika harus terjadi pergantian staf. Staf pengganti akan mengalami kesulitan jika sebelumnya ia tidak pernah mengoperasikan barang dengan merk tertentu itu.

6. Kurangnya pembinaan, komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait
Oleh karena proses penyusunan RAPBS sangat rumit, maka diperlukan pembinaan dan konsultasi yang intensif dari pihak terkait, misalnya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Konsultansi semacam itu penting untuk semua aspek manajemen sekolah, akan tetapi jauh lebih penting berkaitan dengan proses penganggaran. Namun sayangnya, persoalan kurangnya pembinaan dan konsultasi ini paling sering dijumpai di berbagai tempat.

Kurangnya konsultasi dan komunikasi tersebut dapat terjadi pada dua periode: (a) tahap awal, dan (b) tahap setelah usulan anggaran dikirimkan ke pihak yang lebih atas (Dinas Pendidikan atau Yayasan). Persoalan yang sering terjadi pada tahap awal adalah kurangnya informasi yang diperoleh sekolah mengenai kebijakan anggaran yang berlaku di suatu wilayah dimana sekolah berada. Kebijakan dimaksud dapat mencakup jumlah dan alokasi anggaran, prosedur dan mekanisme perencanaan dan pengusulan anggaran, dan parameter-parameter pengelolaan keuangan lainnya. Bahkan sering dialami sampai dengan saat tahun pelajaran telah berlangsung, pihak sekolah belum mendapatkan gambaran yang pasti mengenai informasi-informasi tersebut. Sekolah juga sering menerima informasi yang penuh ketidak-pastian mengenai kebijakan anggaran daerah atau pusat.

Persoalan komunikasi sering juga terjadi saat usulan anggaran sekolah telah diserahkan kepada pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Modifikasi mata anggaran, pemangkasan alokasi anggaran, atau perubahan-perubahan lain sering dilakukan oleh pengambil keputusan itu tanpa dikomunikasikan lebih dahulu dengan sekolah.

Persolan rendahnya derajat komunikasi juga dapat terjadi karena kurangnya inisiatif sekolah untuk berkonsultasi dengan pihak di atasnya. Selain itu berbagai tekanan yang berasal dari pihak-pihak di luar Dinas Pendidikan, seperti Dewan Pendidikan, Kepala Daerah, DPRD, dan pihak-pihak lain juga sering membuat pihak Dinas Pendidikan terpaksa melakukan perubahan usulan anggaran sekolah tanpa memiliki cukup waktu untuk membahasnya dengan sekolah pengusul. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan komunikasi tersebut adalah pihak sekolah harus selalu proaktif untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai parameter-parameter penganggaran yang harus dijadikan pegangan dalam proses penyusunan RAPBS dan juga terus memantau perkembangan proses penetapan anggaran yang telah diserahkan kepada pengambil keputusan tersebut.

*) Ditulis untuk memenuhi salah satu Tugas

Mata Kuliah : Manajemen Pembiayaan
Dosen Pengampu : Drs. H. Djoko Adi Walujo,ST,MM.
Oleh : Mohamad Solikin
NIM : 08-002 0204
Web : http://songkilin.blogspot.com/

Baca Selengkapnya...

Jawa Pos [ Rabu, 28 April 2010 ]
SIDOARJO - Sistem buka-tutup masih diberlakukan di Jalan Raya Porong. Cara itu ditempuh karena kondisi jalan padat kendaraan tersebut tidak menentu. Bila hujan deras sehingga jalan itu tergenang, polisi menutup jalan tersebut dan mengalihkan arus kendaraan ke jalan-jalan alternatif.

Sebaliknya, bila tak ada genangan, polisi membuka lagi jalan yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo dengan kota-kota lain di wilayah timur dan selatan Jawa Timur tersebut. Seperti kemarin, dua arah Jalan Raya Porong dibuka karena sudah tidak ada genangan air lagi.


Sistem buka-tutup tersebut diberlakukan pasca tenggelamnya Jalan Raya Porong Minggu lalu (25/4) karena hujan deras sebelumnya. Air menggenangi jalan itu hingga lebih dari 1 meter. Apalagi, kondisi itu diperparah dengan adanya lubang dan munculnya semburan-semburan metana di sejumlah titik jalan.

Untuk pengaturan sistem tersebut, polisi mendirikan pos pantau khusus di depan pintu keluar tol Porong. Dari pos itulah petugas memantau kondisi di kawasan luberan lumpur Lapindo tersebut. "Kalau tidak memungkinkan dilewati kendaraan, petugas menutup jalan itu," kata Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ike Edwin kemarin.

Sistem tersebut diberlakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, kondisi macet, hujan deras, dan banjir. Menurut Ike, berdasar pengalaman, hujan sering membuat Jalan Raya Porong tergenang sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Bahkan, banyak kendaraan yang terperosok ke lubang yang bertebaran di sepanjang jalan tersebut.

Polisi juga memantau jalan itu lewat udara. "Itu bersifat insidental. Kalau diperlukan, langsung dilakukan," papar dia.

Sementara itu, munculnya semburan di Jalan Raya Porong membuat sebagian pengguna jalan waswas. Kekhawatiran tersebut, salah satunya, muncul karena mereka takut terjadi ledakan saat melintas. Akhirnya, banyak pengendara yang memilih menggunakan jalur alternatif meskipun Jalan Raya Porong tidak macet maupun banjir.

Berdasar pantauan Jawa Pos kemarin, banyak kendaraan berpelat luar kota yang memilih melalui jalur alternatif dengan melewati Desa Siring. Ahmad Sholeh, warga Lumajang, mengatakan memilih jalan alternatif tersebut karena lebih aman dari ancaman semburan gas di Jalan Raya Porong. "Daripada terjadi apa-apa di tengah Jalan Raya Porong, mending mutar sedikit," ucap dia. (eko/c11/ari)

Baca Selengkapnya...


Kerugian Negara Ditaksir Ratusan Miliar Rupiah

SURABAYA - Dugaan adanya kasus mafia pajak yang lebih besar akhirnya terbukti. Kali ini terjadi di Surabaya. Bahkan, uang negara diperkirakan lenyap ratusan miliar rupiah gara-gara sindikasi pemalsuan bukti setoran pajak.

Kasus tersebut dibongkar Polwiltabes Surabaya kemarin (18/4). Menurut Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ike Edwin, inti kasus tersebut adalah manipulasi data. Selain itu, terbukti adanya pemalsuan. ''Itu jelas tindak pidana,'' katanya kemarin.


Polisi telah menangkap 10 tersangka yang diduga terlibat sindikat manipulasi pajak tersebut. Salah seorang di antara mereka adalah PNS Kantor Direktorat Jenderal Pajak 1 Jatim, yakni Suhertanto. Dia adalah konsultan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karangpilang. Sebelumnya, dia adalah karyawan bagian kepegawaian di Kanwil Pajak Jatim, kemudian menjadi juru tagih di KPP Rungkut.

''Saat menjadi juru tagih di KPP Rungkut itulah, ada indikasi bahwa dia mulai 'bermain-main','' ucap Ike, yang tampak semringah dengan keberhasilan mengungkap sindikat mafia pajak yang cukup besar itu.

Ike mengatakan belum semua tersangka dalam sindikat tersebut tertangkap. ''Setidaknya masih ada empat-lima nama lagi. Tapi, yang jelas, otaknya sudah kami tangkap semua,'' urai orang nomor satu di jajaran kepolisian Surabaya itu.

Kapolwil menyebutkan, otak sindikat tersebut adalah Siswanto, 35; Suhertanto, 33; dan Enang Cahyo Untoro, 38. ''Mereka ini aktor intelektual. Mereka telah melakukan ini lima tahun terakhir. Menipu banyak perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo,'' tandasnya.

Para tersangka lain adalah Gatot Budi Sambodo, 42;, Herlius Widya Sembara, 26; Fatchan, 45; Iwan Rosidi, 28; Mochamad Mutarozikin, 33; Moch. Soni, 35, dan Totok Suratman, 35. Mereka berperan sebagai perantara. Kini Satreskrim Polwiltabes Surabaya mengembangkan kasus tersebut. ''Kami masih menyelidiki. Tunggu saja hasilnya,'' ujar Ike Edwin.

Sindikat mafia pajak yang diungkap Polwiltabes Surabaya memang bukan main-main. Menurut Ike, sindikat itu melancarkan aksi sejak lima tahun lalu. Mereka telah merugikan negara ratusan miliar rupiah. Wajib pajak yang ditipu lebih dari 350 perusahaan.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan Agustri Junaidi, konsultan pajak di kawasan Waru, Sidoarjo, awal Maret lalu. Dia melapor ke polisi setelah kliennya, David Sentono, bos PT Putra Mapan Sentosa, komplain bahwa surat setoran pajak (SSP) miliknya bermasalah. Agustri curiga jangan-jangan validasi banknya bermasalah.

Dari penyelidikan sendiri, Agustri yakin memang ada yang bermasalah. Kecurigaannya kemudian beralih ke karyawannya. Yakni, Fatchan dan Iwan Rosidi. ''Karena sebagai konsultan pajak, Agustri tak mengurusi teknis pembayaran dan pengurusan SSP di KPP Wonocolo (tempat David Sentono membayar pajaknya, Red),'' kata Kasatreskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo.

Mendapat laporan tersebut, polisi bergerak cepat. Fatchan dan Iwan langsung dibekuk. Dua orang itu awalnya berusaha mengelak dengan mengatakan tidak tahu. Namun, ketika ditunjukkan bukti-bukti validasi fiktif, mereka tak bisa mengelak. Keduanya mengaku menguruskan soal validasi bank dan SSP ke seseorang bernama Mutarozikin.

Tanpa banyak kesulitan, polisi menciduk Mutarozikin pada hari itu juga. Mutarozikin kemudian menyebut nama Gatot Budi Sambodo, yang juga langsung ditangkap. ''Setelah itu, kami menyusun strategi dulu. Sebab, mulai Fatchan hingga Gatot, ternyata semua adalah kurir. Mereka hanya mendapatkan 5-20 persen dari total nilai SSP,'' ucap mantan Kasatpidum Ditreskrim Polda Jatim itu.

Anom mengatakan, pihaknya tak segera melakukan penangkapan karena ingin mendalami seluk-beluk sindikat tersebut dari keterangan empat orang yang telah ditangkap. Setelah dirasa bukti cukup kuat dan yakin, tiga hari kemudian polisi kembali bergerak.

Hasilnya, empat orang ditangkap. Yakni, Herlius Widya Sembara, Totok Suratman, Moch. Soni, dan Siswanto. Nama terakhir itulah yang diduga sumber validasi bank palsu. ''Cara membuatnya sederhana. Validasi yang asli di-scan, kemudian dibuat kembali melalui photoshop,'' kata Anom.

Penangkapan para tersangka sempat terhenti di Siswanto. Sebab, Siswanto tak mau menyebut nama lain lagi. Setelah ditunjukkan bukti-bukti yang mengarah ke keterlibatan orang dalam pajak, akhirnya Siswanto bersedia ngomong.

Dia bekerja sama dengan orang dalam pajak bernama Suhertanto. Namun, polisi tak bisa langsung menangkap dia. Petugas harus menangkap salah satu di antara dua nama, Enang Cahyo Untoro dan Bambang Ari, konsultan pajak juga. Celakanya, Bambang menghilang, menjadi buron.

Sementara pengembangan yang dilakukan polisi pun mentok. Namun, polisi tak menyerah dan terus memburu dua orang tersebut. Yang ada titik terang adalah Enang. ''Hasil penyelidikan mengarahkan kami ke Nganjuk. Ada informasi yang menyebutkan bahwa Enang melenyapkan diri di Nganjuk,'' papar Anom.

Tanpa pikir panjang, petugas mengubek-ubek Nganjuk dan berhasil menangkap Enang. Dengan penangkapan Enang, mata rantai yang menghubungkan Siswanto ke Suhertanto pun jelas. Suhertanto ditangkap tanpa banyak perlawanan.

Namun, Suhertanto tak terlalu kooperatif dalam pemeriksaan. Saat ditangkap, dia tidak banyak memberikan keterangan. Dia hanya mengatakan tidak tahu-tidak tahu. Bukan itu saja. Suhertanto juga berusaha melenyapkan barang bukti. ''Kami sempat menggeledah rumahnya, namun tak menemukan barang bukti apa pun,'' papar Anom. Belakangan diketahui, Suhertanto menyembunyikan barang bukti di rumah temannya.

''Dari jumlah perusahaan maupun modus yang dilakukan. Yang jelas, penyidikan tidak akan berhenti sampai di sini saja,'' tandas Anom.

Polisi juga masih menyelidiki soal mengapa KPP bisa begitu mudah menerbitkan ratusan SSP dengan validasi bank palsu selama lima tahun terakhir. ''Masih kami kembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan atau modus yang lebih besar lagi,'' tandasnya.

Hingga kemarin, polisi terus mengusut pihak-pihak lain yang terkait kasus tersebut. Bahkan, aparat menduga ada orang dalam perpajakan yang terlibat kasus tersebut. ''Tidak tertutup kemungkinan bakal muncul orang-orang baru,'' kata Anom.

Sebenarnya modus yang diterapkan sindikat tersebut relatif sederhana. Mereka tidak menyetorkan uang pembayaran dari wajib pajak. Melalui Fatchan dan Iwan, uang itu diserahkan kepada Moch. Mutarozikin.

Di tempat Moch. Mutarozikin, tersangka Iwan dan Fatchan mendapat diskon 10 persen. Lalu, Moch. Mutarozikin menyerahkan kepada Gatot Budi Sambodo. Mutarozikin juga mendapat diskon 20 persen dari Gatot. Proses itu belanjut di lingkungan sindikat tersebut hingga muncul validasi palsu.

Validasi palsu itu kemudian diserahkan PT Putra Mapan Sentosa, selaku wajib pajak yang melaporkan kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, ada 34 validasi palsu yang dimiliki perusahaan tersebut. ''Nilainya Rp 900 juta lebih,'' ujar Anom.

Jika melihat latar belakang 10 tersangka, tiga orang di antara mereka dekat dengan instansi pajak. Yakni, Siswanto (pembuat validasi palsu) dan Enang Cahyo Untoro. Keduanya bekas pembersih ruangan (cleaning sevice) di Kantor Direkorat Jenderal Pajak 1 Jatim.

Lalu, Suhertanto, PNS Ditjen Pajak. Menurut informasi sumber koran ini, pria berusia 33 tahun itu menjabat kepala seksi penagihan di instansi tersebut. Ada beberapa barang bukti yang disita polisi. Di antaranya, komputer dan printer.

Kemudian, dari tangan Siswanto, disita stempel palsu Bank Jatim, Dirjen Pajak, stempel palsu tanda terima pemegang kas, dan stempel palsu kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Para tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan atau pemalsuan. ''Ancaman hukumannya enam tahun penjara,'' tutur Anom.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Kantor Ditjen Pajak I Jatim Ken Dwijugiasteadi berdalih itu bukan makelar kasus (markus) pajak. Menurut dia, kasus itu murni penipuan dan perbankan yang dilakukan sindikat penjahat. Semua dilakukan di luar kerja perbankan. ''Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan instansi perpajakan,'' katanya. (ano/riq/dan/dio/c4/iro)


Baca Selengkapnya...